PNPM Mandiri

Pengertian dan Tujuan PNPM Mandiri

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah :

1. PNPM Madiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Sedangkan Tujuan Program PNPM Mandiri ini adalah :

1. Tujuan Umum
• Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.
2. Tujuan Khusus 
• Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
• Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel.
• Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor)
• Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok perduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
• Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok perduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
• Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
• Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Ruang Lingkup Program PNPM-MANDIRI

Ruang lingkup kegiatan PNPM-MANDIRI pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat, meliputi :

• Penyediaan dan  perbaikan pasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial dan ekonomi secara kegiatan padat karya. 
• Penyediaan sumberdaya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar diberikan bagi kaum perempuan untuk memanfaatkan dana bergulir ini.
• Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs.
• Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata kepemerintahan yang baik.

Pendekatan Program PNPM-MANDIRI Pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan : Menggunakan kecamatan sebagai lokus program untuk mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program. Memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri dari atas pembelajaran, kemandirian dan keberlanjutan.

 Bantuan PNPM Mandiri,termasuk bantuan modal usaha, disalurkan kepada masyarakat miskin di desa/kelurahan yang masuk dalam lokasi  PNPM Mandiri. Bantuan disalurkan melalui suatu lembaga keswadayaan masyarakat yang dibentuk dan ditetapkan sendiri oleh masyarakat sesuai dengan proses dan prosedur PNPM mandiri. Yang berhak mendapat bantuan adalah penduduk miskin anggota lembaga keswadayaan tersebut dan ditentukan atas kesepakatan seluruh anggotannya melalui mekanisme PNPM Mandiri.

Latar belakang PNPM Mandiri Perkotaan merupakan Kebijakan Pemerintah dalam melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Mandiri, dengan mensinergikan berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. PNPM Mandiri salah satu bentuk upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat yang masih berada digaris kemiskinan.

Pembiayaan PNPM Mandiri dilaksanakan dengan sharing anggaran dari APBN dan APBD Kabupaten/Kota. PNPM Mandiri adalah program nasional yang menjadi kerangka kebijakan dan acuan pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, yang sasarannya untuk berupaya meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

Sementara menyangkut pengawasan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD, akan dibentuk pengawasan atau konsultan, sehingga dikemudian hari tidak ada penyalahgunaan anggaran, karena kurangnya pengawasan.

                                                                                                                   Sumber: http://bit.ly/hj1Mws

Program Penanggulangan Kemiskinan Kota

Bentuk lain dari intervensi pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan adalah program yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya.
Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Surabaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui fasilitas kebutuhan dasar, penataan dan pembinaan PKL serta usaha formal lainnya. Program tersebut dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran penanggulangan keluarga miskin Kota Surabaya. Pada tahun 2009, indikator dan target yang hendak dicapai adalah 100% keluarga miskin (126.724 KK berdasarkan pendataan tahun 2007) mendapatkan pelayanan dasar dan 56% (70.965 KK) keluarga miskin mandapatkan pemberdayaan ekonomi.
Sasaran program tersebut adalah kebijakan yang pro pada masyarakat marginal dan tidak membawa implikasi terhadap penambahan keluarga miskin. Ini dikarenakan kebijakan yang pro rakyat sangat penting untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar dan diharapkan bisa memperkecil jumlah warga miskin yang ada di Surabaya.

Sasaran lainnya adalah koordinasi peningkatan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini tak kalah pentingnya karena bisa meningkatkan produktivitas masyarakat miskin dan meningkatkan perekonomian mereka.
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2009 ini adalah pelatihan bagi masyarakat miskin perempuan. Untuk kegiatan ini, jumlah gakin yang akan dilatih dan memperoleh keterampilan ada sebanyak 3.640 orang. Pelatihan bagi perempuan, khususnya ibu rumah tangga ini dipandang perlu karena hasil pelatihan ini bisa digunakan untuk mencari tambahan penghasilan keluarganya. Dengan begitu, perempuan- perempuan itu bisa membuat sebuah usaha kecil dengan tetap melaksanakan kegiatannya di rumah.
Mendukung kegiatan pelatihan, maka juga diberikan fasilitas permodalan, pemberdayaan lingkungan dan keterampilan bagi lembaga dan organisasi masyarakat. Fasilitas permodalan dan keterampilan ini akan diberikan pada 1.505 orang dan jumlah produk TTG kecamatan yang dihasilkan adalah 31 produk. Fasilitas modal ini setidaknya akan membantu masyarakat miskin yang telah memperoleh keterampilan agar bisa mendirikan usaha sendiri. Begitu pula dengan pemberdayaan lingkungan, program ini bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan tambahan penghasilan, misalnya dengan menjual keterampilan daur ulang sampah.
Kegiatan lain yang dilakukan oleh Pemkot adalah penyediaan beras miskin. Sebanyak 126.724 KK atau 100% KK miskin akan mendapatkan bantuan berupa beras yang dijual dengan harga sangat murah. Penyediaan beras ini sangat membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, khususnya kebutuhan pangan. Beras yang tersedia tersebut akan dijual dengan harga yang di bawah harga pasar sehingga lebih terjangkau.
Kegiatan selanjutnya adalah pengembangan sistem data keluarga miskin. Hingga tahun 2007 telah tercatat 126.724 KK. Pengembangan sistem data ini penting untuk memonitor dan evaluasi pelaksanaan programprogram intervensi yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin.

Data terkini tentang masyarakat miskin menjadi penting karena pemerintah setiap tahun harus melakukan evaluasi terhadap program pengentasan kemiskinan, termasuk dari segi kuatitas. Selain itu, data tersebut juga penting karena data terkini keluarga miskin juga digunakan untuk menghitung besarnya anggaran yang harus dikeluarkan Pemkot untuk program pengentasan kemiskinan. Program lain yang akan dilaksanakan pada tahun 2009 adalah monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan. Monitoring ini akan dilakukan pada lima program pengendalian kemiskinan seperti Gerdu Taskin, P3EL, PNPM-P2KP Mandiri, UPPKS dan Raskin. Kelima program ini nantinya akan dievaluasi efektivitasnya. Evaluasi terhadap program pengendalian kemiskinan ni penting karena Pemkot harus melakukan langkah pembenahan dan peningkatan program untuk mengurangi jumlah keluarga miskin yang ada di Surabaya.
Kegiatan lain yang dilakukan pada tahun 2009 adalah melakukan kegiatan yang dapat menunjang program penanggulangan kemiskinan di tingkat kecamatan. Kegiatan ini akan sangat membantu pelaksanaan dan efektivitas program-program pengendalian kemiskinan lain yang dilakukan Pemkot di tahun 2009. Program yang ketujuh adalah Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK). Program ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat miskin melalui pembangunan dan rehabilitasi daerah kumuh.
Peningkatan derajat kesehatan dan kelayakan hidup bagi masyarakat miskin penting untuk mereka. Karena dengan lingkungan tinggal yang layak, maka akan tercapai derajat kesehatan yang optimal dan akhirnya akan meningkatkan produktivitas, yang akhirnya berimbas pada peningkatan perekonomiannya. Program yang terakhir adalah peningkatan jaring pengaman distribusi bahan pokok bagi masyarakat miskin. Kegiatan ini penting karena akan memastikan segala distribusi kepada masyarakat miskin akan terlaksana dengan baik dan lancar.
Berbagai kegiatan yang dilakukan tersebut akan dilaksanakan bersama-sama oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Penanaman Modal dan 31 Kecamatan yang ada di Surabaya. (fia)

©2009 Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah kota Surabaya